DISPENSASI UP/TUP
Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menyusun kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya tentunya harus tetap memperhatikan mekanisme pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan agar pelaksanaannya dilakukan secara effektif, efisien, tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah satu mekanisme dalam rangka pembiayaan kegiatan satuan kerja adalah melalui Uang Persediaan (UP) yang merupakan uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Kepada setiap satker dapat diberikan UP yang penggunaannya menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Pengisian kembali UP dilakukan setelah UP dimaksud digunakan sepanjang masih tersedia dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima. UP dapat diberikan untuk pengeluaran belanja barang dengan klasifikasi belanja 5211 (belanja barang operasional), 5212 (belanja barang non operasional), 5221 (belanja jasa), 5231 (belanja pemeliharaan), 5241 (belanja perjalanan dinas dalam negeri), dan 5811 (belanja lain-lain).
Apabila penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka satker dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Ketentuan mengenai pemberian TUP dimaksud diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN bahwa Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah 200 juta rupiah sedangkan terhadap permintaan TUP dengan jumlah di atas 200 juta rupiah terlebih dahulu memerlukan dispensasi dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan TUP diantaranya adalah :
a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
b. digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
diterbitkan;
c. apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara. Apabila tidak, maka kepada satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan (pengecualian diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN).
Kelengkapan dokumen pendukung yang wajib dilampirkan oleh bendahara satker dalam pengajuan TUP meliputi :
a. rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana yang dimintakan TUP;
b. rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir;
c. surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan /dibayar melalui penerbitan SPM-LS;
d. surat dispensasi dari Kanwil untuk permintaan TUP dengan nilai di atas 200 juta rupiah.
Untuk mempercepat pencairan dana bagi satker, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3205/PB/2009 tanggal 8 Juni 2009 hal Pencairan Dana Kelompok Akun 5242 (Belanja Perjalanan Luar Negeri) dan Belanja Modal Melalui Mekanisme UP, diatur bahwa :
- Belanja Perjalanan Luar Negeri (Kelompok Akun 5242) dapat dibayarkan melalui mekanisme UP dan jumlah melebihi Rp. 10 juta tidak diperlukan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- UP juga dapat diberikan untuk Belanja Modal Kelompok Akun 5311 (tanah), 5321 (peralatan dan mesin), 5331 (gedung dan bangunan), 5341 (jalan, irigasi, dan jaringan), dan 5361 (fisik lainnya), sepanjang untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset.