Balikpapan-Kaltim, Cuaca mendung dan angin yang cukup kencang yang melanda kota Balikpapan ternyata tidak menyurutkan semangat para peserta dan tamu undangan untuk menghadiri acara workshop yang digelar oleh  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 di Hotel Novotel Balikpapan. Acara yang dihadiri oleh 125 peserta undangan yang mengangkat tema Peningkatan Akurasi Data Penerimaan Negara di Wilayah Kalimantan Timur, dan berlangsung satu hari itu berjalan dengan cukup sukses, hal ini terlihat dari kursi yang disediakan oleh panitia hampir seluruhnya terisi penuh serta suasana yang dinamis yang ditandai dengan antusiame peserta dalam mengajukan  pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan baik dalam pelaksanaan MPN maupun kendala-kendala lain terkait dengan penerimaan Negara.

Workshop yang sedianya dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur, namun dikarenakan sesuatu dan lain hal, diwakilkan kepada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemda Provinsi Kalimantan Timur dalam sambutannya beliau mengharapkan  “Melalui kegiatan ini akan menjadi pertukaran ide (exchange of idea) mengenai upaya-upaya yang efektif dan lebih efisien dalam optimalisasi pengelolaan penerimaan negara, khususnya Prov. Kaltim secara transparan dan bertangung jawab. Pertukaran ide tersebut sangat penting, mengingat Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengambil inisiatif dalam rangka meningkatkan akurasi data penerimaan merupakan bagian dari reformasi di bidang optimalisasi penerimaan negara”.

Selepas pembukaan, Bapak Bambang Isnaeni Gunarto, Direktur Sistem Perbendaharaan yang mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berhalangan hadir menyampaikan keynotes speech. Dalam keynotes speechnya Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatakan “…diharapkan dengan diselenggarakannya workshop ini dapat terungkap segala permasalahan penerimaan negara secara yang lebih komprehensif berikut dengan usulan solusi yang tepat dan terbaik, guna peningkatan akurasi data penerimaan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara. Disamping itu, tercipta kesamaan persepsi antara seluruh unit pengelola penerimaan negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga terbentuknya komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi sehingga tujuan utama terbentuknya data penerimaan negara yang akurat dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur dapat terwujud, guna menunjang pembangunan nasional khususnya di Provinsi Kalimantan Timur yang pada gilirannya diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran guna meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat”.

Selanjutnya Direktur Sistem Perbendaharaan memaparkan Modul Penerimaan Negara. Beliau memaparkan mekanisme penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara, “kita jangan percaya seratus persen pada apa yang dihasilkan oleh program aplikasi/teknologi bagaimanapun teknologi hanya merupakan tools yang sangat bergantung pada SDM yang ada dibelakangnya” ujar beliau.

Selanjutnya paparan demi paparan secara simultan diberikan oleh Direktur PKN yang diwakili oleh Bapak Hans Henry Hastowo Kasubdit Rekening Pemerintah Lainnya yang memaparkan Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil SDA, Kepala Kanwil DJP Kaltim, Bapak Bambang Is Sutopo, Kepala Kanwil Bea Cukai Wilayah Bagian Timur, yang diwakili oleh Kabid Pabean dan Cukai, Bapak Taryono, Kepala Kanwil XIII DJKN Samarinda Bapak Suhadi, masing-masing memaparkan sisi penerimaan yang dihasilkan dan dikelolanya beserta dengan permasalahan dan usulan pemecahannya, Kepala Dispenda Prov. Kaltim diwakili oleh Bapak Drs.H.Herian Noor, M.Si, Kepala Bidang Dana Perimbangan  lebih menyoroti masalah DBH yang diperolehnya dari pemerintah pusat yang merupakan bagian dari PAD Provinsi Kaltim, dan Kepala Distemben Prov. Kaltim yang diwakili oleh Bapak Frediansyah  Kepala Bidang Pertambangan Umum lebih banyak mempertanyakan royalty pertambangan (batubara) yang menjadi hak Provinsi Kaltim, dan diakhiri oleh paparan dari Pj. Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kaltim Ibu Elin Sumarlina mengenai Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan Negara Melalui Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi sekaligus dalam paparan beliau mencoba menjawab keraguan dan kegalauan mengenai pembagian DBH SDA dan royalty batubara yang dipaparkan narasumber sebelumnya.

Isu-isu hangat yang dipaparkan para narasumber membuat suasana menjadi hidup dan penuh dinamika bahkan  sebagian besar peserta menyimak dengan semangat seakan enggan melewatkan kata demi kata yang disampaikan oleh narasumber. Antusisme peserta dalam mengikuti berbagai paparan mengakibatkan waktu yang disediakan panitia dirasa kurang cukup sehingga waktu istirahat menjadi mundur hingga 1 jam lebih.  Selain itu pada workshop kali ini terungkap permasalahan-permasalahan baik yang terkait dengan aplikasi maupun permasalahan lainnya. Bahwa kekurangakuratan data penerimaan Negara khususnya di provinsi Kaltim baik untuk penerimaan pajak, cukai, dan PNBP lainnya adalah lebih banyak  disebabkan kompetensi SDM yang kurang dalam mengaplikasikan MPN.

Selepas  istirahat, workshop dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJPBN Prov. Kaltim Ibu R. M. Wiwieng Handayaningsih . Diskusi berjalan hangat, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari para peserta. Diantara peserta ada yang menanyakan mengenai MPN yang dirasa masih perlu disempurnakan, masalah penyampaian laporan penerimaan Negara, dan lain-lain, dan semua itu dapat dijawab dengan begitu baik dan transparan oleh para narasumber. Pada akhir acara diskusi dirumuskan suatu kesimpulan dan rekomendasi yang kemudian dituangkan dalam executive summary dan hasilnya dibacakan langsung pada kesempatan itu juga oleh moderator.