Liputan Penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman PDAM
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Kinerja suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tiga hal, hutang, manajemen dan investasi. Sementara kedepan, tugas PDAM dalam rangka memenuhi target Millennium Development Goals (MDG's) semakin berat. Karenanya masalah hutang harus segera diselesaikan agar kinerja PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat.

"Kinerja suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh tiga hal, hutang, manajemen dan investasi," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, sebelum melakukan penandatanganan perjanjian restrukturisasi pinjaman PDAM di Jakarta kemarin. "Ada 175 PDAM yang menunggak membayar hutang," lanjut beliau.

Sebanyak 15 Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hadir pada acara penandatanganan Perjanjian Restrukturisasi Pinjaman PDAM, di Aula Prijadi Praptosuhardjo, Gedung Keuangan Jakarta hari Jum'at (12/2) kemarin.

Lima belas perusahaan daerah air minum mendapat persetujuan restrukturisasi pinjaman dari Menteri Keuangan setelah sebelumnya pemerintah melalui Komite Kebijakan/Teknis yang beranggotakan dari beberapa instansi pemerintah pusat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja keuangan PDAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008, komite bekerja dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam 25 Amandemen Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo, dan 15 Direktur Utama/Direktur PDAM yang ditandatangani langsung oleh masing-masing direktur PDAM.

Kelima belas PDAM tersebut adalah PDAM Kab. Ciamis, Kota Sleman, Kab. Cilacap, Kab. Madiun, Kota Palangkaraya, Kota Ternate, Kab. Mojokerto, Kab. Banjar, Kab. Jombang dan Kab. Jayapura masing-masing 1 surat perjanjian. Selain itu, PDAM Kota Banjarmasin, Kota Palopo, 2 surat perjanjian dan PDAM Kab. Bandung 3 surat perjanjian. Sementara, PDAM Kab. Wonosobo serta Kota Samarinda tertuang dalam 4 surat perjanjian.

Program restrukturisasi utang bagi kelima belas PDAM tersebut dilakukan dengan cara penjadualan kembali atas tunggakan pokok dengan menetapkan periode pembayaran kembali atas dasar kemampuan cash flow masing-masing PDAM.
Penghapusan tunggakan non pokok bagi PDAM dengan kinerja sehat dilakukan dengan debt swap to investasi dengan kegiatan/proyek investasi yang dibiayai dari dana PDAM dan/atau APBD. "Restrukturisasi dengan melakukan penjadualan kembali tunggakan pokok atas dasar kemampuan cash flow masing-masing," jelas orang pertama di jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan tersebut. "Sedang untuk PDAM dengan kinerja sehat, kita lakukan dengan debt swap to investasi," lanjut beliau.

Tujuan restrukturisasi hutang bagi PDAM tidak semata-mata untuk menyelesaikan tunggakan, namun lebih ditujukan pada penyehatan kinerja PDAM. "Restrukturisasi bukan semata-mata untuk menyelesaikan tunggakan," tegas Herry Purnomo, "tetapi lebih ditujukan untuk menyehatkan kinerja PDAM," lanjut beliau.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa tidak hanya program restrukturisasi saja yang diupayakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja PDAM guna memastikan pasokan air bersih (air minum) kepada masyarakat, tetapi juga memberikan penjaminan dan subsidi bunga kepada PDAM. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan peluang investasi yang dapat meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat.

Oleh: Bambang K - Bagian Pengembangan Pegawai