Liputan Diseminasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Tahun 2010
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Akhirnya sebuah penghargaan tertinggi atas komitmen seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan melawan korupsi dan gratifikasi diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (29/11). Dalam acara Diseminasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, KPK mengumumkan Ditjen Perbendaharaan sebagai Kementerian/Lembaga yang paling punya inisiatif untuk mencegah terjadinya tindak korupsi.
Menjelaskan mengenai kegiatan ini, Pimpinan KPK, Mochamad Jasin mengatakan bahwa PIAK merupakan sebuah alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi publik dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi di instansinya. “PIAK ditujukan untuk mengukur apakah suatu instansi telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungannnya,” terangnya dalam acara pembukaan yang dihadiri perwakilan beberapa K/L dan Pemda tersebut.
Beliau menjelaskan bahwa sejak dilakukan pertama kali pada tahun 2009, baik konsep, indikator, dan peserta PIAK telah mengalami perubahan dan peningkatan. Tahun 2010, sebanyak 80 unit utama di dalam 18 Kementerian/Lembaga (Seluruh Ditjen Kementerian Keuangan dan kementerian Dalam Negeri), dua Pemerintah Propinsi (Prov. Kalimantan Tengah dan Gorontalo), empat Pemerintah Kota (Palembang, Yogyakarta, Denpasar dan Makassar), dua pemerintah kabupaten (Sragen dan Jembrana). Sedangkan pada tahun lalu, sebagai pilot project, PIAK hanya diikuti oleh enam unit utama setingkat eselon I yaitu Ditjen Pajak, Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dari Kemenkeu dan Ditjen Peningkatan mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) dan Sekretariat Jenderal dari Kemdiknas.
“Untuk PIAK 2010, Ditjen Perbendaharaan meraih kriteria tertinggi dengan nilai PIAK tertinggi yakni 8,89 dengan skala 1 hingga 10,” ujar salah satu pimpinan KPK tersebut dan langsung disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. “Ini berarti bahwa Ditjen Perbendaharaan memiliki inisiatif yang cukup tinggi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungannya dengan menerapkan dan terus merencanakan perbaikan di seluruh indikator PIAK yang ada,” jelas Much. Jasin memberikan penghargaan.
files
Pencapaian Ditjen Perbendaharaan dapat dinilai sebagai sebuah prestasi yang gemilang. Beranjak dari keterpurukan nilai PIAK 2009 yang hanya sebesar 6,103, Ditjen Perbendaharaan melompat hingga mencapai nilai tertinggi: 8,89 melampaui nilai rata-rata PIAK yang hanya sebesar 3, 43.
Secara rinci, Ditjen Perbendaharaan unggul pada indikator peningkatan transparansi penyelenggara negara sebesar 9.51, lebih besar dibandingkan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian ESDM yang hanya sebesar 9.18. Indikator tertinggi berikutnya adalah peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi unit utama sebesar 9.62 dengan sub indikator keterbukaan dalam menyebar informasi (9.33) dan tingkat keaktifan dalam menyebar informasi (10). Pelaksanaan rekomendasi KPK adalah indicator selanjutnya yang menjelaskan posisi tertinggi Ditjen Perbendaharaan dengan nilai sempurna alias 10. Pada indikator lainnya yaitu penilaian atas inisiatif anti korupsi lainnya, Ditjen Perbendaharaan juga menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 8.67 mengungguli Ditjen Bea Cukai, Anggaran dan Pengelolaan Utang.
“Nilai terbesar diperoleh oleh Ditjen Perbendaharaan karena aspek inovasi dianggap sudah menyentuh aspek yang strategis dan sudah menggunakan bantuan teknologi,” ujar Jasin melanjutkan penjelasan diseminasi.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Herry Purnomo dan Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta, Herry Zudianto pada acara tersebut didaulat sebagai narasumber yang mewakili instansi pusat dan daerah yang dinilai berhasil dalam upayanya mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi. Dalam paparannya, Dirjen Perbendaharaan menjelaskan mengenai pentingnya inisiatif anti korupsi dalam pelaksanaan tugas di organisasi yang dipimpinnya. “Ditjen Perbendaharaan memiliki tugas mengelola perbendaharaan negara, yang meliputi pelaksanaan anggaran seperti pengesahan DIPA, pengesahan revisi DIPA, pencairan dana serta pengelolaan kas, yang membutuhkan kredibilitas dan integritas tinggi,” jelas beliau. “Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Perbendaharaan seringkali berinteraksi dengan pihak Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja dan Pihak Perbankan, sehingga harus dijamin tidak terjadi konflik kepentingan, dan mengakibatkan kerugian Negara,” tegas beliau.
Selanjutnya Herry Purnomo menjelaskan lebih lengkap mengenai resiko dan peluang terjadinya korupsi di Ditjen Perbendaharaan yang dalam pelaksanaan tugasnnya sangat membutuhkan tindakan inisiatif anti korupsi. Beliau mengakui bahwa, “beberapa tugas yang bersentuhan dengan publik seperti pengesahan dan revisi DIPA, pencairan dana dan dispensasi pembayaran sangat beresiko dan berpeluang terjadi korupsi seperti tindakan inefisiensi anggaran, mark-up, moral hazard, ekonomi biaya tinggi, korupsi berantai, hingga konflik kepentingan,”
“Beberapa kebijakan telah dilakukan Ditjen Perbendaharaan untuk mewujudkan good governance dan program anti korupsi,” lanjut beliau. “Program tersebut diantaranya dalam bidang kelembagaan seperti pembentukan KPPN Percontohan dan layanan unggulan kanwil, proses bisnis seperti Treasury Single Account dan Treasury Notional Pooling dan SDM seperti Kode Etik Pegawai dan TLC,” jelas Dirjen yang tidak hanya kali ini saja mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menjalankan reformasi birokrasi.
“Keberhasilan Ditjen Perbendaharaan dalam mencapai nilai tertinggi dalam PIAK ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan,” ungkap Herry Purnomo seraya mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi di Ditjen Perbendaharaan.
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, K.A. Badaruddin menyatakan bahwa pada saat Ditjen Perbendaharaan dinyatakan sebagai urutan nomor dua terbawah dalam PIAK 2009, “yang marah dan kesal adalah teman-teman kami di daerah,” ujar beliau. “Mereka merasa sudah berbuat banyak untuk mencegah korupsi dan membersihkan unit kerjanya dari gratifikasi,” lanjut beliau. Menanggapi hal tersebut, mantan Kepala Biro di KPK ini meminta para kepala kantor di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan bukti dan dokumentasi usaha dan kerja keras mereka untuk melawan korupsi. “Alhamdulillah, akhirnya terkumpul sekitar tujuh container besar sebagai bahan verifikasi KPK atas laporan PIAK kami,” lanjut beliau senang.
Secara keseluruhan, KPK mengakui Kemenkeu sebagai instansi yang sudah melakukan reformasi birokrasi telah menunjukkan upaya lebih dalam mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi di unit-unit utamanya.
Hasil gemilang di penghujung tahun 2010 ini sekali lagi telah membuktikan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam membahasakan keinginan pimpinan dalam mencegah dan melawan tindak pidana korupsi. Sekali lagi selamat, Ditjen Perbendaharaan memang sangat layak untuk mendapatkannya.
Sumber : www.perbendaharaan.go.id