Menindaklanjuti kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan pimpinan unit eselon II, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 25 s.d. 27 Juni 2010 yang dilangsungkan di Hotel Grand Sawit Samarinda. Rapat Koordinasi kali ini disamping untuk mensosialisasikan 7 target IKU Kanwil juga dalam rangka merumuskan dan menetapkan strategi dalam pencapaian IKU. Untuk itu, tema yang diangkat pada rakor kali ini adalah Peningkatan Pemahaman Stakeholders Terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan yang merupakan salah satu target IKU Kanwil. Harapannya, dengan semakin tingginya pemahaman seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan tentang pengelolaan kinerja melalui IKU, termasuk teknis pengelolaannya, dan pemahaman stakeholders akan tugas bidang perbendaharaan maka akan tercipta gerakan bersama yang akan memuluskan upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Disamping tema utama tersebut diatas, pokok bahasan rakor juga mengangkat beberapa isu penting lain yaitu isu yang menyangkut penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Non Percontohan, pencapaian target IKU Kanwil tahun 2010, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari.

Rapat Koordinasi dengan peserta seluruh pejabat eselon III dan IV pada Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur,  Kepala KPPN dan satu Kepala Seksi di setiap KPPN lingkup Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dibuka oleh Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Kaltim, Abdullah Nanung. Dalam sambutan pada pembukaan rakor beliau menekankan akan pentingnya komitmen para pegawai dalam mensukseskan pencapaian 7 (tujuh) IKU Kanwil. “Keberhasilan pencapaian IKU memerlukan dukungan, kerjasama, dan komitmen bersama yang kuat dari para pegawai dalam memenuhi target yang ditetapkan dalam IKU Kanwil”, ujarnya.

Selepas pembukaan, rakor dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Bidang Kanwil dan KPPN. Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Bidang PA I yang mengemukakan mengenai permasalahan yang terjadi selama ini terkait dengan revisi, penelaahan DIPA, dan perencanaan kas. Tingkat penyerapan dana yang rendah dan deviasi antara rencana penarikan dan realisasinya yang terlalu besar menjadi bahasan utama Bidang PA. Selanjutnya berturut-turut, bidang PP  mengulas permasalahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan pembinaan KPPN, Bidang Aklap mengenai hambatan dan tantangan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah serta usaha dalam peningkatan kualitas LKPP. Masih pada hari yang sama, paparan dilanjutkan oleh Kepala Bagian Umum. Pembahasan permasalahan seputar SDM, sarana dan prasarana pendukung menjadi bagian yang mendapat tanggapan sangat antusias dan beragam dari para peserta rakor.

Pada hari kedua, rakor dilanjutkan dengan paparan dari para Kepala KPPN. Pada kesempatan ini dibahas mengenai permasalahan  pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN baik dalam hal penyaluran dana, aplikasi, perencanaan kas, penyusunan laporan, dan TSA maupun permasalahan pelayanan dan tingkat kepuasan mitra kerja. Pembahasan/diskusi berjalan hangat dan dinamis serta menghasilkan  beberapa solusi/rekomendasi. Namun demikian, tidak semua pembahasan menghasilkan jalan keluar, ada beberapa yang memerlukan solusi/tindaklanjut dari kantor pusat. Memanfaatkan kegiatan rakor ini,  tak lupa dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksi Kanwil dan KPPN serta pencapaian kinerja selama tahun 2009 dan 2010. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi, serta untuk mencari solusi dan langkah-langkah antasipasi yang tepat dikemudian hari.

Isu sentral yang menjadi tema utama rakor kali ini adalah salah satu IKU Kanwil yaitu Tingkat Pemahaman Stakeholders Terhadap Tugas Bidang Perbendaharaan. Hal ini diangkat  dikarenakan tingkat pemahaman merupakan sesuatu yang bersifat kualitatif sehingga diperlukan indikator-indikator untuk menilai tingkat pemahaman secara kuantitatif. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan alot, akhirnya dihasilkan suatu formula/rumusan dan alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman stakeholders. Disepakati, alat/metode yang digunakan untuk melakukan pemetaan yaitu melalui survey/penyebaran kuisioner kepada stakeholders. Kuisioner berisi pernyataan seputar pengetahuan tentang peraturan perbendaharaan, tatacara/mekanisme revisi dan penelaahan DIPA, dispensasi UP/TUP, pencairan dana, penguasaan TI (terkait aplikasi-aplikasi), penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan, dan lain-lain. Dari hasil pemetaan akan diperoleh tingkat pemahaman satuan kerja serta tindak lanjutnya berupa sosialisasi atau bimbingan teknis. Sedangkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman stakeholders adalah antara lain dengan melakukan pre test dan post test pada setiap sosialisasi yang diadakan, dan mengadakan bimbingan teknis terkait dengan aplikasi-aplikasi pendukung dan peraturan-peraturan perbendaharaan negara. Dalam meningkatkan pemahaman di bidang perbendaharaan ini tidak hanya dilakukan kepada pihak luar saja (satker) namun demikian “kedalam” pun akan terus ditingkatkan, yaitu melalui kegiatan GKM dan sharing session secara teratur dan berkesinambungan.

Setelah melalui pembahasan dan diskusi yang panjang dan melelahkan ini, menjelang tengah malam, rekomendasi dan usulan hasil rakor berhasil disusun  dan disepakati bersama. Diharapkan kesepakatan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kanwil dan KPPN dimasa-masa yang akan datang.

Keesokan harinya, di minggu pagi yang cerah bertempat di lapangan tenis kanwil dilangsungkan acara ramah tamah dan hiburan dengan maksud untuk lebih meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi antar pegawai. Acara diawali dengan olah raga senam pagi bersama yang dilanjutkan dengan pertandingan bola volley antara Tim Kanwil dan Tim KPPN, serta sarapan pagi bersama. Suasana yang sederhana dan penuh rasa kekeluargaan ini mampu mencairkan suasana sebelumnya yang penuh perdebatan sengit dan alot. Pesan Kakanwil kepada para peserta rakor untuk tetap semangat dan  selalu menjalin kerjasama dalam upaya memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Tiba saatnya rakor kanwil ini ditutup, dan saatnya pula para peserta kembali ke tempat tugasnya masing-masing dengan membawa tugas yang cukup berat sebagai abdi negara untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders terhadap bidang tugas perbendaharaan. Besar harapan, kiranya rakor ini dapat memberikan kontribusi positif bagi tercipta gerakan bersama, khususnya di lingkup Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, yang akan memuluskan proses pencapaian tujuan organisasi kita tercinta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dilaporkan oleh : Meda Febriana A.